Banyak kritik yang dilontarkan kepada bangsa Indonesia mengenai sistem penegakan hukum. Ada pandangan dalam masyarakat bahwa hukum dapat dibeli dan oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Persepsi semacam ini tidak terbatas hanya dikalangan orang-orang asing. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kebanyakan orang Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dan mereka menginginkan terjadinya perubahan.
Reformasi institusional merupakan hal yang sulit dilakukan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak terkait dalam bidang reformasi hukum, perlu mengambil langkah yang berkelanjutan dan pasti dalam jangka panjang, atau setidaknya selamadurasi masa kepresidenan yang baru. Namun tantangan tersebut harus dilakukan. Kualitas dari sektor hukum mempengaruhi kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia, efektifitas kebijakan pemerintah serta kesehatan ekonomi.
Reformasi Hukum Hingga Saat Ini
Reformasi hukum telah dicoba sebelumnya. Pada masa kepresidenan Habibie dan K.H. Abdurahman Wahid, berbagai langkah mengesankan dari pihak legislatif dan eksekutif telah diambil sehubungan dengan persepsi akan lemahnya sektor hukum.
Undang-undang Korupsi yang baru telah diberlakukan dan komisianti korupsi telah diberi mandat untuk menjalankan fungsinya. Sebuah tim investigasi gabungan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (Keppres), yang diberi tugas untuk menyelidiki berbagai tuduhan korupsi dalam badan peradilan.
Hanya saja, sampai saat ini, tujuan semacam itu masih diabaikan oleh pihak aparat, sehingga hal tersebut terlepas dari jerat hukum. Kantor ombudsman dibentuk dan komite pemeriksa kekayaan pejabat negara juga telah dibentuk. Komisi hukum nasional jugadibentuk dan diberi mandat untuk merekomendasi reformasi dibidang hukum ternasuk reformasi badan-badan peradilan.
